IDPOST.CO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diarahkan untuk sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Fokus anggaran tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, sektor hukum, serta pertahanan dan keamanan (hankam).
Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, kebijakan fiskal tahun 2025 dirancang untuk mendukung visi jangka panjang Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Pada 2025, pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di level aman sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Struktur APBN terdiri atas penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara mencapai Rp 3.621,3 triliun.
“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Parjiono dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Alokasi Anggaran Prioritas
Presiden Prabowo telah menetapkan sejumlah alokasi anggaran prioritas dalam APBN 2025, yakni:
- Pendidikan: Rp 724,3 triliun
- Kesehatan: Rp 218,5 triliun
- Perlindungan Sosial: Rp 503,2 triliun
- Ketahanan Pangan: Rp 144,6 triliun
- Hukum dan Hankam: Rp 376,4 triliun
Parjiono juga mengingatkan bahwa ekonomi nasional masih menghadapi tantangan dari ketidakpastian global. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, seperti menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga, meningkatkan penerimaan negara, mengoptimalkan belanja produktif, serta memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter demi stabilitas ekonomi.
Program Quick Win untuk 2025
Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk mendukung program-program yang lebih produktif. Beberapa program “quick win” yang menjadi prioritas dalam APBN 2025 meliputi:
- Makan bergizi gratis: Rp 71,1 triliun
- Pemeriksaan kesehatan gratis: Rp 3,2 triliun
- Renovasi sekolah: Rp 20 triliun
- Lumbung pangan nasional daerah dan desa: Rp 15 triliun
“Program-program ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan,” tutup Parjiono.
