IDPOST.CO.ID – Anggota Komisi I DPR Papua, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Keamanan Laurensius Kadepa kritik penanganan demo di Nabire beberapa hari lalu.
Menurutnya, penanganan demo di Nabire, Papua Tengah oleh kepolisian seharusnya lebih mengedepankan sisi humanis.
Dalam pembubaran aksi demonstrasi terkait penyiksaan warga Papua di Kabupaten Puncak, Papua Tengah itu massa berencana mendatangi kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi.
Aspirasi itu, yakni meminta dibentuk tim investigasi independen dalam kasus tersebut, dan para terduga pelaku penyiksaan diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
Namun massa aksi gagal mendatangi kantor Gubernur Papua Tengah, sebab demonstran di beberapa titik kumpul dibubarkan polisi.
Dalam pembubaran itu polisi mengeluarkan tembakan gas air mata dan beberapa orang demonstran terluka akibat terkena pukulan polisi.
Situasi itu disayangkan. mestinya polisi bisa lebih humanis dalam menangani demonstran. Tidak bertindak represif.
“Aksi demonstrasi di Papua ini kan berbeda dengan aksi di luar Papua atau di provinsi lain di Indonesia,” kata Laurenzuz Kadepa.
“Saya berharap dalam bertindak atau menangani aksi di Papua, kepolisian tidak bertindak represif. Namun membangun komunikasi yang baik dengan pihak demonstran, pihak pemerintah daerah setempat,” lanjutnya.
Ia juga meminta kedepan harus ada kordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan aparat kepolisian dalam penanganan aksi damai.
“Jangan mematikan fungsi kontrol masyarat terhadap kinerja pemerintahan di segala bidang, yang masih di tahan di polres nabire saya minta dibebaskan,” tutupnya.
