IDPOST.CO.ID – Roma Hudi Fitrianto, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menerima teguran keras dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra.
Teguran ini terkait dugaan pemberian keterangan palsu yang disampaikan Roma dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar.
Dalam sidang tersebut, Roma memberikan keterangan mengenai rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun klaim tersebut dibantah oleh anggota Panwascam Sukorejo, Khusnul Hidayati.
Teguran dari MK menyoroti ketidak konsistenan dalam pernyataan yang diberikan oleh Roma, yang dianggap mengada-ada dan berpotensi merusak integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.
Dikutip dari laman Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto lahir di Blitar pada 14 Mei 1988, memulai perjalanan kariernya di dunia kepemiluan pada 2009 sebagai Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
Ia melanjutkan perannya dengan menjadi anggota Panwascam Sananwetan pada 2018.
Sebelum menduduki jabatan sebagai Ketua Bawaslu Kota Blitar pada 2023, Roma mendapatkan pendidikan di SDN Plosokerep 1 Kota Blitar, SMKN 1 Blitar, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Balitar pada 2014.
Namun, meski sudah terlibat dalam dunia kepemiluan sejak lama, insiden terbaru ini menunjukkan bahwa ketelitian dan konsistensi dalam memberikan keterangan adalah hal yang perlu diperhatikan lebih serius oleh Roma.
Teguran MK dan Dampaknya
Teguran keras dari Hakim Saldi Isra ini menjadi bukti bahwa proses Pemilu yang berlangsung harus diawasi dengan hati-hati dan penuh integritas.
Dalam sidang sengketa Pilkada Kota Blitar, Roma yang merupakan Ketua Bawaslu, memberikan keterangan yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Teguran ini menggambarkan kelemahan dalam kepemimpinan Roma, yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengawasan Pemilu.
Ketidakmampuan Roma dalam menyampaikan keterangan yang jelas dan akurat dapat merusak citra Bawaslu Kota Blitar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kredibilitas lembaga tersebut di mata publik.
