Peristiwa

Tuntut Masalah Gaji, Ribuan Pegawai Negeri Dikabarkan Akan Mogok Kerja

×

Tuntut Masalah Gaji, Ribuan Pegawai Negeri Dikabarkan Akan Mogok Kerja

Sebarkan artikel ini

Tuntut Masalah Gaji, Ribuan Pegawai Negeri Dikabarkan Akan Mogok Kerja


MEDIANE ONLINE
– Sejumlah pegawai negeri dikabarkan akan melakukan mogok kerja karena masalah gaji.

Para pegawai negeri tersebut mengabarkan tentang aksinya mogok kerja pada Senin 24 Oktober 2022.

Pegawai negeri tersebut terhimpun dari Asosiasi Pegawai Negeri (PSA) yang merupakan serikat pekerja publik terbesar di Afrika.

Para pegai tersebut menolak tawaran upah dari pemerintah setempat yang hanya 3%.

Asosiasi Pegawai Negeri (PSA) mengatakan kalau organisasinya memiliki lebih dari 235.000 anggota.

Selain itu Asosiasi Pegawai Negeri (PSA) menyebut kalau aksinya akan dilaksanakan pada Rabu depan.

Aksi mogok kerja tersebut di prediksi berpotensi mempengaruhi pemberian layanan di seluruh departemen pemerintah.

Dikutip dari reuters, pejabat senior PSA Reuben Maleka aksi tersebut merupakan aksi mogok besar pertama di sektor publik sejak 2010.

Negosiasi gaji dimulai pada Mei, dengan serikat pekerja awalnya menuntut kenaikan 10%, tetapi kemudian direvisi turun menjadi 6,5%.

Pemerintah berharap untuk menyelesaikan negosiasi upah menjelang anggaran jangka menengah pada hari Rabu, tetapi dengan kebuntuan dalam pembicaraan upah yang tidak mungkin terjadi.

Tagihan upah sektor publik mencapai sekitar sepertiga dari total pengeluaran pemerintah.

Pemerintah telah berusaha untuk menahan kenaikan gaji pegawai negeri sebagai bagian dari upaya untuk menahan defisit anggaran yang berulang.

Tawaran pemerintah kepada pegawai negeri termasuk pembayaran tunai sekali saja sebesar 1.000 rand ($55), tetapi serikat pekerja mengatakan itu tidak secara material meningkatkan pendapatan mereka.

“Selama persenan tunai berakhir Maret tahun depan, mereka (anggota PSA) tidak akan menerima kesepakatan itu,” katanya.

Sebagian besar serikat pekerja di federasi buruh terbesar di negara itu COSATU, yang beraliansi dengan Kongres Nasional Afrika yang memerintah, juga telah menolak tawaran upah dari pemerintah.

Tapi mereka belum mengajukan pemberitahuan bahwa mereka berniat untuk menyerang.