IDPOST.CO.ID – Wujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah sedang mematangkan rencana untuk mengimplementasikan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Dalam upaya mempercepat pembangunan program ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengadakan pembicaraan mengenai langkah-langkah yang diperlukan.
Rini menekankan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Rabu (09/04).
“Kami berkomitmen untuk mendukung perkembangan Sekolah Rakyat dalam hal penyediaan guru dan penguatan kelembagaan,” ungkap Rini dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (10/4/2025).
Rini menjelaskan bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan formasi jabatan bagi guru dan tenaga pendidik dalam program Sekolah Rakyat.
Kementerian PANRB juga berperan dalam memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan, termasuk mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan pengajar.
Selain itu, mereka akan memperkuat kelembagaan Sekolah Rakyat yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.
Di sisi lain, Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Ia menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat mulai beroperasi paling cepat pada Juli 2025, di daerah yang telah memenuhi kriteria infrastruktur dan pendukung lainnya.
“Saya mengapresiasi respons cepat dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan tim yang terlibat dalam mempersiapkan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ungkap Saifullah.
Ia menegaskan pentingnya menindaklanjuti semua saran yang ada untuk memperkuat kelembagaan tersebut.
Saifullah juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar program Sekolah Rakyat dapat terus dikembangkan dan menjangkau sebanyak mungkin daerah, dengan menjadikan sekolah ini sebagai institusi pendidikan gratis yang memenuhi semua kebutuhan siswa.
“Kami telah menerima banyak masukan mengenai tata kelola yang harus dibangun sejak awal, agar pelaksanaan dapat terukur dan diawasi dengan baik,” ujarnya.
