IDPOST.CO.ID – Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih” pada Senin (24/03/2025) di Aula PWI Jawa Timur.
Acara ini merupakan langkah awal penting dalam menyamakan persepsi terkait gagasan pendirian koperasi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
FGD ini merupakan hasil kerja sama dengan Toko Ladang dan APBJ JATIM BEJO, aplikasi belanja online milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala DPMD Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto, perwakilan Dinas Koperasi, Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta 70 perwakilan kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Dukungan Penuh dari AKSI dan Pemerintah
Wakil Ketua Umum DPP AKSI, Ahmad Syaifuddin, menyambut baik terselenggaranya diskusi ini.
“Ini adalah FGD pertama di Indonesia yang fokus membahas Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejarah koperasi yang erat kaitannya dengan RM Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua AKSI Jawa Timur, Fuad Ari Sulistyo, menjelaskan bahwa FGD bertujuan menyatukan pemahaman antara kepala desa dan pemangku kepentingan terkait pendirian koperasi ini
“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi lembaga ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Namun, ia juga mengakui adanya tantangan, seperti potensi tumpang tindih dengan BUMDes, mekanisme penggunaan Dana Desa, dan penguatan regulasi.
“Kami yakin pemerintah memiliki niat baik untuk memberdayakan rakyatnya,” tambah Fuad.
Pesan Gubernur dan Dukungan Berbagai Pihak
Dalam pembukaan acara, Kepala DPMD Jatim, Ir. Budi Sarwoto, menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang memberikan dukungan penuh terhadap pendirian koperasi ini.
“Ibu Gubernur berharap koperasi ini dapat menjadi solusi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suhermono, juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD di Aula PWI. Ia menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Kami mendukung melalui peran publikasi dan penyebaran informasi yang transparan,” katanya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan dari kepala desa. Kepala Desa Ngawi, Muhammad Taufan, mendukung pendirian koperasi tetapi menekankan perlunya regulasi yang kuat. Ia juga menyarankan koperasi lebih fokus pada sektor pertanian.
“Koperasi sebaiknya mengurus pertanian, terutama distribusi pupuk, bukan menjadi koperasi simpan pinjam,” tegasnya.
Berbeda dengan Taufan, Kepala Desa Priyanto dari Madiun mengusulkan agar koperasi menjadi bagian dari BUMDes untuk mempermudah sinergi dengan pemerintahan desa.
“BUMDes sudah terintegrasi dengan pemerintahan desa, sehingga koperasi bisa menjadi bagian yang saling melengkapi,” usulnya.
Kesepakatan dan Langkah Selanjutnya
Sekretaris DPD AKSI Jawa Timur, Eko Mulyadi, menyimpulkan bahwa secara umum peserta FGD sepakat mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
Namun, beberapa poin masih membutuhkan kajian mendalam, seperti penguatan regulasi, kejelasan petunjuk teknis, dan pendanaan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga lain.
“Hasil diskusi ini akan kami kaji lebih lanjut dan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Desa, serta stakeholder terkait,” tutupnya.
