IDPOST.CO.ID – Dalam debat capres ketiga menjelang Pemilu 2024, perbincangan seputar transparansi data Kementerian Pertahanan (Kemhan), yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi fokus utama.
Teuku Rezasyah, seorang pengamat hubungan internasional, menyoroti bahwa Prabowo tidak dapat secara sembarangan membuka data Kemhan kepada publik karena adanya informasi yang bersifat konfidensial.
Desakan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap informasi tersebut dalam debat di Istora Senayan, Jakarta, mendapat tanggapan dari Rezasyah.
Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki data yang bersifat konfidensial dan perlu mempertimbangkan hati-hati dalam menafsirkan mana yang dapat diungkapkan ke publik dan mana yang harus tetap dirahasiakan.
Menurut Rezasyah, data semacam ini hanya dapat diakses oleh individu yang telah bersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian tertentu.
Dalam konteks debat yang menyoroti tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri, kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik dari Anies dan Ganjar.
Menghadapi kritikan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa data yang diberikan oleh kedua pesaingnya tersebut keliru. Dia menawarkan pertemuan di luar sesi debat untuk membahasnya lebih lanjut. Anies menanggapi dengan menantang Prabowo untuk menunjukkan data yang benar di depan publik selama debat.
Meskipun begitu, Prabowo menilai bahwa membahas isu internal pertahanan negara secara terbuka tidaklah pantas dan berisiko.
Komentarnya mencerminkan sikap hati-hati terhadap informasi yang bersifat sensitif dan menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pertahanan negara.
Walaupun masyarakat mendesak transparansi dan akuntabilitas, Prabowo tetap mempertahankan pendiriannya bahwa terdapat aspek-aspek dalam pertahanan negara yang harus tetap dirahasiakan demi keamanan nasional.
Isu ini menggambarkan kompleksitas yang dihadapi oleh para pemimpin dalam menyeimbangkan kebutuhan akan transparansi dan perlindungan data yang bersifat konfidensial, terutama dalam konteks Kementerian Pertahanan.
Sementara harapan masyarakat terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan tetap tinggi, perlindungan informasi konfidensial menjadi suatu keharusan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Pendekatan hati-hati Prabowo dalam menangani isu data Kemhan menunjukkan kebijaksanaan dan pertimbangan matang yang diperlukan dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional.
