IDPOST.CO.ID – Pemkot Blitar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Keluarga Berintegritas ini menjadi langkah awal penting bagi Kota Blitar untuk menapaki status sebagai Kota Antikorupsi 2025, di Balai Kota Kusumo Wicitro, Rabu 16 April 2025.
Kegiatan ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bagian dari pendekatan berbasis masyarakat. Alih-alih hanya menekankan pengawasan birokrasi, KPK memilih pendekatan personal: menumbuhkan nilai integritas dari lingkup yang paling mendasar keluarga.
Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, menekankan bahwa budaya antikorupsi tidak akan berhasil jika tidak dibentuk dari dalam rumah.
Ia menggambarkan keluarga sebagai tempat pertama di mana nilai-nilai moral seharusnya ditanamkan.
“Teladan itu tumbuh dari ruang makan, dari percakapan di rumah, dari sikap sederhana orang tua,” ungkap Mas Ibin dalam sambutannya yang sarat refleksi.
Mas Ibin memandang kepercayaan KPK kepada Kota Blitar sebagai kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Baginya, proses ini adalah pengakuan atas usaha kolektif yang telah dijalankan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Friesmount Wongso, Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, juga menekankan pentingnya peran pasangan dan keluarga pejabat publik sebagai “pengawas pertama.” Ia mengingatkan bahwa banyak kasus korupsi bermula dari lemahnya pengendalian dalam lingkungan keluarga.
“Bukan soal jabatan, tapi bagaimana lingkungan rumah tangga ikut serta membentuk sikap antikorupsi. Pasangan yang peka dan berani mengingatkan bisa menjadi benteng awal,” tutur Friesmount.
Tak hanya ditujukan untuk ASN dan keluarganya, bimtek hari itu juga mencakup pelaku usaha. KPK menegaskan bahwa upaya membentuk kota antikorupsi harus mencakup seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha yang kerap bersinggungan langsung dengan proses pengadaan dan proyek-proyek pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Mas Ibin juga menyerukan pentingnya hidup sederhana bagi aparatur sipil negara dan keluarganya. Ia menegaskan bahwa gaya hidup berlebihan sering kali menjadi pintu masuk bagi perilaku menyimpang.
“Integritas dimulai dari pilihan-pilihan kecil dalam keseharian: tidak memamerkan kekayaan, tidak tergoda pada cara instan, dan tidak mentolerir gratifikasi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Bimtek ini memperkenalkan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab nilai yang diharapkan tumbuh sebagai budaya bersama, bukan hanya slogan.
Pemerintah Kota Blitar sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses transformasi menuju kota antikorupsi dengan melibatkan seluruh OPD.
Meski evaluasi resmi terhadap status Blitar baru akan dilakukan pada akhir tahun 2025, KPK mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi.
Predikat kota antikorupsi bukan akhir, melainkan awal dari pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap aspek kehidupan publik.
“Ketika gelar itu disematkan, sorotan akan lebih tajam. Maka yang dibutuhkan bukan hanya pencapaian, tapi keteladanan berkelanjutan,” ujar Friesmount.
Menutup kegiatan, Mas Ibin menyampaikan ajakan yang kuat kepada seluruh masyarakat Blitar: menjadikan keluarga sebagai pondasi utama peradaban antikorupsi. Ia percaya bahwa gerakan ini, bila dimulai dari rumah, akan meresap ke seluruh sendi kehidupan kota.
