IDPOST.CO.ID – Debat Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 8 Januari 2024 kemarin menyita perhatian publik.
Debat Pilpres tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta menjadi perhatian karena Prabowo Subainto di desak buka-bukaan oleh Anies Baswedan.
Anies Baswedan meminta dan menantang capres nomor urut 2 itu untuk buka-bukan maupun transparansi terkait data pertahanan.
Dalam debat ketiga, Prabowo Subianto memberikan respons terhadap kritikan yang disampaikan oleh rivalnya terkait kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.
Prabowo menekankan bahwa usia alutsista bekas yang dibeli pemerintah masih muda, dan sekitar 50 persen dari alutsista tersebut masih layak pakai.
Menanggapi kritikan terkait masalah pertahanan, Prabowo mengajak rivalnya, Anies Baswedan, untuk berdiskusi lebih lanjut jika ingin mengetahui detail masalah pertahanan.
Prabowo menyatakan bahwa pembahasan masalah internal pertahanan suatu negara seharusnya tidak dilakukan secara terbuka.
Sementara Teuku Rezasyah, seorang pengamat hubungan internasional, menjelaskan bahwa Prabowo tidak bisa membuka data Kementerian Pertahanan kepada publik secara sembarangan karena ada data yang bersifat konfidensial.
Hanya orang-orang tertentu yang tersumpah dan memiliki keahlian yang dapat mengakses data konfidensial tersebut.
Pada debat ketiga Pilpres 2024, isu pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional menjadi fokus utama. Kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo menjadi sorotan kritik oleh rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Prabowo menegaskan bahwa keputusan pembelian alutsista didasarkan pada pertimbangan mendalam dan kebutuhan pertahanan negara.
Prabowo juga mengundang kedua calon presiden tersebut untuk bertemu di luar sesi debat dan mendiskusikan data dan informasi yang sebenarnya.
Meskipun menawarkan transparansi, Prabowo menegaskan keberatan terhadap pembahasan masalah pertahanan secara publik, merujuk pada praktik negara-negara maju yang menjaga kerahasiaan informasi sensitif.
Debat ini mencerminkan dilema antara kebutuhan transparansi dan perlunya menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Prabowo berusaha memastikan bahwa kebijakan pembelian alutsista bekas adalah hasil pertimbangan matang, sementara rivalnya mengekspresikan kekhawatiran terhadap penggunaan dana negara dan efektivitas alutsista tersebut.
Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam pembuatan kebijakan pertahanan, yang melibatkan faktor keamanan, politik, ekonomi, dan diplomasi.
