IDPOST.CO.ID, SAMPANG – Sejumlah guru honorer Kabupaten Sampang, Madura, Jatim, yang lulus passing grade atau nilai ambang batas untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), melakukan aksi unjuk rasa (unras) ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik), DPRD, dan Pemkab kota setempat.
Baca juga: Keluarga Korban Penganiayaan NYS, Lapor Ke Polres Pamekasan
Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, mempercepat peng SK an PPPK untuk kuota tahun 2023. Selain itu, mereka juga meminta agar 519 jabatan fungsional (JF) guru diajukan langsung melalui e- Formasi.
Aksi unras guru honorer tersebut sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan kantor DPRD Kabupaten Sampang, lantaran mereka tidak segera ditemui oleh wakil rakyat tersebut.
Baca juga: Progres Pemasangan Traffic Light di JLS Sampang Sudah 67 Persen
Kemudian didepan penjagaan aparat kepolisian, mereka membakar sejumlah atribut yang dibawa oleh pengunjuk rasa, sambil lalu menyampaikan orasi kekecewaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Sampang.
Tidak lama kemudian, pengunjuk rasa ditemui oleh anggota DPRD komisi VI yang dipimpin oleh Amin Arif Tirtana. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan akan menyelesaikan persoalan guru honorer tersebut.
Baca juga: Bea Cukai Madura Menegaskan Tembakau Iris yang Tercampur Bahan Lain Wajib Memiliki Izin
“Yang lulus passing grade sejumlah 519 dari 705, dan kami pastikan pada tahun 2023 ini insya Allah akan terselesaikan, karena hasil koordinasi kita masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat,” tandasnya, pada Selasa 21 Maret 2013.
Mendengar hal itu, pengunjuk rasa merasa sumringah dan mencatat pernyataan dari anggota DPRD tersebut, setelah itu mereka melanjutkan aksinya menuju kantor Pemkab Sampang.
